Buku Ekonomi Publik edisi ketiga ini merupakan perbaikan dan penambahan dari buku yang sama edisi kedua. Pada edisi ketiga ini penekanan pembahasan tetap ditujukan terutaman pada peranan pemerintah dalam alokasi sumber ekonomi yang optimal sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang paling tinggi.
Tekad pemerintah pusat untuk meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri dipertegas dengan l;ahirnya undang - undang otonomi daerah yang terdiri dari Undang - Undang Republik Indoensia No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Republik Indonesia no. 25 tentang Perimabngan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Di tengah kegalauan melihat ramainya diskusi seputar kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) , di media cetak maupun elektronik , dan sidang para wakil rakyat yang disertai demonstrasi mahasiswa dna buruh di kebanyan kota besar di indonesia , saya teringat pertemuan dengan seorang calon investor yang berminat untuk berinvestasi di Indoensia di seminar di Kota Vancouher , negara bagian British C…