Kasus yang dikaji ini bermula Suyanto Asmita telah melakukan jual beli atas sebidang tanah sawah dan bangunan melalui PPAT Fahruddin Hamdi melalui Kantor Pertahanan Kabupaten Indramayu dan telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Suyanto Asmita.
Sebuah merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat mengajukan gugatan pembatalan merek dari daftar umum merek. YUNTENG luar negri dinyatakan putusan tidak dapat diterima dalam putusan pengadilan negeri niaga jakarta pusat
Pada masa kini manusia semakin menghargai suatu karya seni, bahkan tidak sedikit yang menggunakan karya seni sebagai mata pencaharian utama mereka sehingga karya seni dianggap sesuatu yang harus dilindungi.
Grafikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembga publik atau pemerintah.
perbuatan melawan hukum dapat diartikan tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau perbuatan yang bertentangan denagn kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.
Konflik sosial dan penyebaran paham radikal selalu berpotensi untuk ada di setiap daerah, termasuk dikabupaten kuningan provinsi jawa barat, adanya konflik sosial antara jamaah penganut ahmadiyah qodian dengan jamaah nahdlatul ulama di desa manis lor telah memberikan dampak kerugian materil.
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat indonesia bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum, bentuk perlindungan hukum atas umat beragama adalah hadirnya negara di tengah-tengah para pemeluk agama sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-mas…
Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, kemudian melakukan suyatu analisis terhadap peraturan - peraturan dan yang berkaitan dengan permasalaha yang diteliti.
Badan permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa yang salah satu fungsinya adalah membahasa dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala DEsa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.