Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di langsungkan pada tanggal 1 sampai dengan 21 oktober 1999 yang lalu merupakan Sidang Umum hasil pemilihan yang dipercepat sebagaimana ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR 1998 guna memenuhi tuntunan reformasi yang berlangsung dihampir seluruh Persada Nusantara. Pemilu itu sendiri diikuti oleh 48 partai politik, namun hanya 21 partai yang b…
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dilangsungkan pada tanggal 1 sampai dengan 21 oktober 1999 yang lalu merupakan sidang umum hasil pemilihan umum yang dipercepat sebagaimana ditetapkan dalam sidang Istimewa MPR 1998 guna memenuhi tuntunan reformasi yang berlangsung dihampir seluruh Persada Nusantara. Pemilu itu sendiri diikuti oleh 48 partai politik, namun hanya 21 partai ya…
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR) yang dilangsungkan pada tanggal 1 sampai dengan 21 oktober yang lalu merupakan Sidang Umum hasil pemilihan umum yang di percepat sebagaimana ditetapkan dalamSidang Istimewa MPR 1998 guna memenuhi tuntutan reformasi yang berlangsung dihampir seluruh Persada Nusantara. Pemilu itu sendiri diikuti oleh 48 partai politik, namun hanya 21 partai yang b…
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di langsungkan pada tanggal 1 sampai dengan 21 oktober 1999 yang lalu merupakan Sidang Umum hasil pemilihan umum yang dipercepat sebagaimana di tetapkan dalam sidang seluruh Persada Nusantara. Pemilu itu sendiri diikuti oleh 48 partai politik, namun 21 partai yang berhasil mengantarkan wakilnya DPR. Kedua puluh satu partai poltik itu di tamb…
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dilangsungkan pada tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999 yang lalu merupakan Sidang Umum hasil pemilihan umum yang dipercepat sebagaimana ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR 1998 guna memenuhi tuntutan reformasi yang berlangsung dihampir seluruh Persad Nusantara. Pemilu itu sendiri diikuti oleh 48 partai politik, namun hanya 21 partai yan…
Dengan ini penulis mengantarkan karya ilmiahnya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Keempat"
Perdebatan panjang mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dan ancaman disintegrasi bangsa akhir-akhir ini muncul kembali seiring dengan adanya gerakan masif maupun yang bersifat psikologis ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kadang-kadang menjadi alasan untuk melakukan pemisahan yang dapat berubah menjadi gerakan emosional tanpa dilandasi pemikiran dan pemahamn yang …
Today, the field of broadcasting is changing almost as fast as books and journals can record the transition. No longer can we be content to study electronic media by concentrating on radio and television stations, or, for that matter, even cable and satellites. We have arrived at the age of telecommunications. It encompasses a multitude of new media and demands the integration of these media in…
This volume represents the culmination of the sixth in a series of the Foundation's studies that is inspired by the reality that the United States-and, indeed, the Western industrial countries-are no longer the only players in the world economy. Our task in most of these projects has been to bring distinguished individuals in research, govermewnt, and the business community together in open, no…
This second edition of Politics and the Budget: The Struggle between the President and the Congress is occasioned by two major events and an overriding issue. The major events are the passage of the Gramm-Rudman-Hollings Act in 1985 and the Tax Reform Act of 1986. The overriding issue is the public debt which shortly will hve tripled since 1980 and which, because of its effects on domestic poli…