TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PELANGGARAN HAK BURUH MENGENAI UPAH MINIMU…

Upah merupakan hak normatif bagi pekerja. Demi kesehetan pekerja, maka dibentuklah peraturan oleh pemerintahan terkait upah minimum pekerja yang setiap tahunnya selalu dirubah menyesuaikan perekonomian di Indonesia.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL LAS VEGAS KARAOKE

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses interna yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menepuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah atau pemberi izin.

PENANGANAN BARANG SITAAN NEGARA (BASAN) DAN BARANG RAMPASAN NEGARA (BARAN) YA…

Lahirnya rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara berdasarkan amanah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Dimaksud untuk terciptanya suatu instansi yang berkompetensi untuk mengelola dan menyimpan benda sitaan.

EKSISTENSI BUKTI TIDAK LANGSUNG (CIRCUMSTANTIAL) DALAM PERTIMBANGAN HAKIM MEM…

Penelitian ini meneliti terkait satu kasus yang jenal dengan alat bukti petunjuk yakni pengadilan tinggi jakarta nomor: 393/PID/2016/PT.DKI TAHUN 2017, pada kasus ini sebelumnya jaksa pernah menolak bukti yang dihadirkan oleh pihak penyidik pada metro jaya ( kepolisian daerah metropolian jakarta raya).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 378.2 RAM t

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SAT…

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa, tanpa hak atau melawanhukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas.

IMPLEMENTASI PENETAPAN PEMUKA DAN TAHANAN PENDAMPING (TAMPING) DI LEMBAGA PEM…

Sistem pemenjaraan dianggap sebagai sistem balas dendam dan tidak sesuai dengan rehabilitas sosial. Karena hal tersebut sistem pelaksanaan bagi pelaku tindak pidana pada prinsipnya, sanksi yang diberikan adalah sebagai pembinaan, pemberdayaan, dann pendidikan bagi warga negara yang memberikan pelajaran dan pengalaman agar kiranya menjadi sebuah kebaikan diemudian hari.

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMO…

Undang-undang dasar 1945 telah menjamin bahwa setiap warga negara indonesia mempunyai kedudukan yang sama dihadapkan, masih ditemukan juga kesulitan sebagai warga didalam memperoleh haknya. Untuk merealisasikan pemenuhan kepentikan politik kependudukan yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum, maka pada tahun 2006 pemerintah membentuk dan memberlakukan

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT NEGARA M…

Belakangan ini marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, mulai dari menulis di mailing list, meneruskan, memberitakan peristiwa dimedia, mengungkapkan hasil penelitian serta deret tindakan lainnya penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial pada dasarnya telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.11 …

TINJAUAN YURIDIS TERADAP SAKSI PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN SETRUM YANG MEMBA…

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan, memiliki anaka sumber daya alam yang berlimpah seperti, tambang minyak, mutiara, dan ikan. Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan.