Buku ini menyajikan perjalanan sejarah dan politik hukum yang diberlakukan terhadap kedua sistem hukum islam dan adat dan karakter masing-masing. Beberapa pokok bahasan dalam buku ini dilihat dari perspektif masyarakat Minangkabau. Penyajian wilayah Matrilineal Minangkabau dimaksudkan sebagai perbandingan dari kondisi umat Islam di nusantara di samping taat beragama juga kokh memegang adat.
Buku ini dapat memberikan suatu gambaran tentang upaya hukum dalam usaha-usaha membantu ikut mensukseskan program pemerintah di bidang penegakan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan hukum itu sendiri dan rasa keadilan masyarakat.rnrn
Dengan semakin meningkatnya pembangunan, kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sedangkan persediaan tanah sangat terbatas. Keadaan demikian itu mengakibatkan harga tanah melonjak dan susah untuk diperoleh. Hal ini disamping membawa dampak positif yaitu memberikan peningkatan kesejahteraan dan keuntungan bagi pemiliknya, juga membawa dampak yang negatif yaitu timbulnya berbagai kasus dan perma…
Buku ini merangkum berbagai isu aktual hukum pidana. Pembahasan dibuka dengan pembaruan hukum pidana dari era kolonial ke era nasional. Kemudian mengenai kebijakan penegakan hukum pidana, dan pengipasan berbagai bentuk kejahatan seperti the White Collar Crime, pencucian uang kejahatan, Mayantara, Hukum Lingkungan, KKN ( korupsi, kolusi dan Nepotisme), mal praktik dokter dan pelanggaran hak cipta.
Dalam substansi Hukum Hukum Pidana ini sudah mengandung sistematika. Perkembangan hukum pidana potensial yang bersambung dengan hukum pidana masa kini dan masa depan. Dalam kupasan dari Bab I - Bab XIV, dimungkinkan terbukanya pandangan baru yang membicarakan asas legalitas dan asa nulum delictum nulla poena sine pravelia legi poenale. Terhadap kadua asas tersebut terbuka kemungkinan adanya kel…
Perbandingan Hukum Pidana merupakan media kuliah yang relatif masih dalam taraf pengembangan. Pada mulanya perbandingan Hukum Pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana, kemudian dengan SK Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kurikulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlaku pada 1985. Perbandingan Hukum pidana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdiri sen…
Buku ini menyaikan berbagai ketentuan tentang Hukum Proyek Konstruksi Bangunan secara menyeluruh, baik ditinjau dari sisi persyaratan administratif maupun teknis dari bangunan yang akan atau telah di bangun di Indoensia. Selain itu juga buku ini mengungkapkan beberapa tabir kesulitan-kesulitan yang menyelimuti dan atau pun menghantui penyelenggaraan Proyek Konstruksi Bangunan di Indonesia yang …
Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial dulu. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilu penegtahuan, teknologi dan infromasi sudah berk…
Perkembangan dan permasalahan di bidang penyiaran ini telah menjadi topik penting dalam berbagai forum, bai di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Lembaga-lembaga terkait seperti Kementrian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indoensia, Majelis Ulama Indoensia dan Berbagai kalangan, khususnya para penyidik, agamawan, sosial dan aktivis perlindungan anaka dan pemerhatio masalah-masa…
Pembahasan Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indoensia yang dikaji dalam buku ini merupakan materi hukum yang jarang sekali dikupas dengan pendekatan ilmu hukum. Buku ini mengupas rekontruksi sistem yang mencakup komponen satruktur, substansi, dan kultur pabean yang diawali dengan sejarah hukum pabean dengan aspek-aspek hukum lain yang terkait, kemudian diakhiri dengan formalitas pabean. Karena …