Akhirnya Ketentuan pelaksanaan KUHAP mengajukan pertanyaan apakah peraturan pelaksanaan tersebut dapat disalurkan melalui bentuk peraturan lain dan apakah peraturan peraturan pelaksanaan dapat dituangkan sebagai suatu kesatuan sistematis ataupun ia direncanakan secara insidental ataupun kasual.
Mengenai asas-asas hukum perkawinan islam selain materi ini termasuk bahan hukum Islam Oleh karena undnag-undang pokok perkawinan Republik Indonesia yakni undang-undang nomor 1 tahun 1974 hingga saat tulisan ini diselesaikan penulis belum berhasil memperoleh naskahnya yang resmi, karenanya idak ( belum ) dibicarakan secara khusus. Perlu dikemukakan pula bahwa berhasilnya penenrbitan ini antara …
Dari namanya sudah agak jelas bahwa kitab ini bermaksud mencoba mengantar para peminat di bidang perburuhan dalam menjelajahi bermacam-macam peraturan mengenai perburuhan yang berlaku di Negara Indonesia ini. Sudah barang tentu apa yang disajikan di sini tidak akan memuaskan para ahli hukum perburuhan karena kitab ini memang tidak ditulis untuk para ahli tetapi untuk membantu para peminat terse…
Setelah Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 menjadi negara merdeka, perhubungan dengan negara-negara lain di dunia menjadi semakin meluas. Negara Republik Indonesia lalu membuka dirinya bagi masuknya bermacam-macam pengaruh, baik dalam arti yang positif maupu dalam arti yang negatif. Hal ini lebih-lebih dapat dimengerti, karena letak wilayah negara Indonesia yang berada di antara dua Samude…
Dari namanya sudah agak jelas bahwa kitab ini bermaksud mencuba mengantar para peminat di bidang perburuhan dalam menjelajahi bermacam-macam peraturan mengenai perburuhan yang berlaku di Negara Indonesia ini. Sudah barang tentu apa yang disajikan di sini tidak akan memuaskan para ahli hukum perburuhan karena kitab ini memangtidak ditulis untuk para ahli tetapi untuk membantu para perminat terse…
Berdasarkan surat Penerbit ALUMNI ttgl. Bandung 19 Oktober 1973 saya bersama beberapa teman dari Departemen Hukum Tata-Negara Fakultas Hukum Universitas AIRLANGGA telah mengumpulkan bahan-bahan tambahan tidak saja dibidang pemerintahan dan otonomi daerah, melaikan dibidang yang lebih luas yang meliputi sub-bidang tersebut yakni bidang Hukum Tata Pemerintahan dan/atau Hukum Administrasi Negara.
Salah satu program kerja Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) adalah mendorong dan meningkatkan penulisan buku-buku teks di bidang hukum. Program ini sudah ada sejak pimpinan KIH dipegang oleh Prof. Satjipto Rahardjo dan Prof. J. E. Sahetapy, anatra lain dalam rangka proyek kerja sama hukum dengan Belanda. Di bawah pimpinan Ketua KIH Prof. Mochtar Kusuma Atmadja program ini dilanjutkan meskipun secara m…
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dilangsungkan pada tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999 yang lalu merupakan Sidang Umum hasil pemilihan umum yang dipercepat sebagaimana ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR 1998 guna memenuhi tuntutan reformasi yang berlangsung dihampir seluruh Persada Nusantar. Pemilu itu sendiri diikuti oleh 48 partai politik, namun hanya 21 partai yan…
Buku ini ditulis dalam rangka buku seri perpajakan untuk menguraikan menyebarluaskan dan membahas BBea Materai dari segi akademis maupun praktis, yang terutama sangat diperlukan oleh paramahasiswa dan mereka yang mempelajari dan menjadikan perpajakan sebagai bidang profesinya. Dicoba membahas Bea Meterai dalam rangka Tax Reform, dari berbagai segi, antara lain dari segi falsafah dari segi sosia…
Setelah sekian lama UU 1945 mengiringi Kehidupan bangsa Indonesia akhirnya negara Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan ( amandemen ) terhadap Undang-undang Dasar 1945. Hingga tahun 2005 ini amandemen telah dilaksanakan dan disahkan hasilnya pada tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan Amandemen kedua dilaksanakan dan disahkan hasilnya pada tanggal 18 Agustus 2000.