Pada buku ini dikemukakan tiga metode yaitu kuantitatif, kualitatif, penelitian dan pengembangan (reseach and development/R&D).
Melalui buku ini dipaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen kurikulum, antara lain konsep dasar manajemen kurikulum; tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum; fungsi manajemen kurikulum; faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum; pengembangan muatan lokal dan pengembangan diri; sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); sertifikasi guru dalam …
Salah satu putusan MPR yang perlu disosialisasikan adala UUD RI 1945 yang telah diubah dalam satu rangkaian dengan empat tahapan perubahan yang dilakukan dalam empat kali sidang MPR yaitu Sidang Umum MPR tahun 1999,sidang Tahunan MPR tahun 2000,2001,dan 2002. Hasil perubahan tersebut berupa perubahan pertama,perubahan kedua,perubahan ketiga dan perubahan keempat UUD RI 1945.
Perubahan Ketiga UUD RI 1945rnSetelah menelaah,dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-ha yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat,bangsa dan negara,serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 37 UUD tahun 1945. MPR mengubah dan/atau menambah pasal 1 ayat (2) s/d Pasal 24C Ayat (1),(2),(3),(4),dan (5) dan (6)
Berisi Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dari Pembukaan samapai Bendera,Bahasa,Dan lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan
Sesuai dengan judulnya,buku ini memuat himpunan lengkap teks ketetapan-ketetapan MPRS (1960-1968) dan ketetapan - ketetapan MPR (1973 dan 1978)rnwalaupun sebagian besar ketetapan MPRS/MPR tersebut sudah dicabut/tidak berlaku lagi,namun sebagai dokumen sejarah tetap penting.Penghimpunan ketetapan-ketetapan MPRS/MPR tersebut ke dalam buku ini,tiada lain maksudnya hanyalah sekedar untuk memudahkan…
Perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945rnSetelah menpelajari menelaah dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat,bangsa dan negara serta dengan menggunakan kewenangan nya berdasarkan Pasal 37 Undang -Undang dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945,Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indon…