Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada negara manapun yang dapat dikenakan BMI sesuai Paragraph 6(a) Article VI Anti Dumping and Counervailing Duty WTO sebelum adanya investigasi yang dilakukan oleh otoritas setempat untuk mendapatkan bukti meliputi: (1) subsidi; (2) kerugian materil; (3) Hubungan sebab akibat antara subsidi dan kerugian.
PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XIX/2021 DIHUBUNGKAN DENGAN PENJELASAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL INDRAMAYU DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGATAHUI TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE UPAYA MENGURANGI OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Hukum pidana masih belum berfungsi secara maksiimal terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang.
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU (Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm) ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pengaturan dan penerapan unsur-unsur Netralitas Kepala Desa dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan vonis Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu.
Implementasinya sendiri tidak bisa dipastikan karena hanya berupa saran atau peertimbangan semata serta tidak memiliki kekuatan eksekutorial.
Perlindungan pembajakan sinematografi yang dilakukan seseorang tanpa seizin pemilik dikaitkan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
penelitian inin bertujuan untuk mengetahui TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MAHMAKAH AGUNG NO 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI TERHADAP PELAKSANAAN PENYEKESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU
penelitian ini menggunakan model penelitian hukum doktrinal dengan metode pendektan.